Pemilihan Rektor Unpad Menyalahi Prosedur atau Maladministrasi
Pemilihan Rektor Unpad Menyalahi Prosedur atau Maladministrasi
Pemilihan
calon Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) dinilai telah menyalahi
prosedur atau maladministrasi. Ombudsman RI menilai bahwa Majelis Wali
Amanat (MWA) Unpad tidak melakukan pemilihan rektor sesuai prosedur.
Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suadi mengatakan bahwa Ombudsman RI telah menerima pengaduan masyarakat tentang dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Majelis Wali Amanat (MWA), terkait dengan pemilihan Rektor Unpad.
Maladministrasi terutama terjadi dikarenakan MWA tidak melakukan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penerimaan masukan atau pengaduan terkait dengan pemilihan rektor. Yang dimana dari tiga calon rektor yang ditetapkan, calon Obsatar Sinaga telah melakukan perubahan data kepegawaian.
“Majelis Wali Amanat telah melakukan maladministrasi yaitu tidak kompeten dalam pengelolaan masukan atau pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (25/10/2018).
Maladministrasi itu dimulai dikarenakan Dekan FISIP Unpad melakukan penyimpangan prosedur. Dekan telah melakukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan pendataan ulang pegawai.
Bahwa Obsatar Sinaga telah melakukan perubahan data kepegawaian melalui Unit Kepegawaian dengan diterbitkannya Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga yang dikeluarkan oleh Unit Kepegawaian Usaha Tahun 2007. Sayangnya, dekan tidak melakukan perubahan data sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015.
Menurut dia, pemilihan Rektor Unpad sebagai PTNBH dilakukan MWA. MWA adalah lembaga yang mempunyai otoritas dalam memilih calon rektor. Sesuai jadwal, pemilihan rektor akan dilaksanakan pada 27 Oktober 2018. Selain Obsatar Sinaga, calon lainnya adalah Aldrin Herwany dan Atip Latipulhayat.
Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suadi mengatakan bahwa Ombudsman RI telah menerima pengaduan masyarakat tentang dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Majelis Wali Amanat (MWA), terkait dengan pemilihan Rektor Unpad.
Maladministrasi terutama terjadi dikarenakan MWA tidak melakukan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penerimaan masukan atau pengaduan terkait dengan pemilihan rektor. Yang dimana dari tiga calon rektor yang ditetapkan, calon Obsatar Sinaga telah melakukan perubahan data kepegawaian.
“Majelis Wali Amanat telah melakukan maladministrasi yaitu tidak kompeten dalam pengelolaan masukan atau pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (25/10/2018).
Maladministrasi itu dimulai dikarenakan Dekan FISIP Unpad melakukan penyimpangan prosedur. Dekan telah melakukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan pendataan ulang pegawai.
Bahwa Obsatar Sinaga telah melakukan perubahan data kepegawaian melalui Unit Kepegawaian dengan diterbitkannya Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga yang dikeluarkan oleh Unit Kepegawaian Usaha Tahun 2007. Sayangnya, dekan tidak melakukan perubahan data sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015.
Menurut dia, pemilihan Rektor Unpad sebagai PTNBH dilakukan MWA. MWA adalah lembaga yang mempunyai otoritas dalam memilih calon rektor. Sesuai jadwal, pemilihan rektor akan dilaksanakan pada 27 Oktober 2018. Selain Obsatar Sinaga, calon lainnya adalah Aldrin Herwany dan Atip Latipulhayat.
Comments
Post a Comment